Setengah Juta Rumah Tangga Indonesia Hidup Tanpa Listrik, Solusinya?

[fauzaaprilia]

Pemerintah mengklaim 99,28 % tempat tinggal tangga pada Indonesia sudah menikmati peredaran listrik. akan tetapi data itu dikritik karena hanya menghitung kemampuan rakyat menyalakan lampu.

Rasio elektrifikasi semestinya menyorot penggunaan listrik selain buat penjelasan serta mengukur seberapa jauh listrik menggenjot perekonomian warga , kata pegiat energi.

Setidaknya 500 ribu rumah tangga pada Indonesia belum mempunyai akses listrik hingga Mei 2021, berdasarkan data pemerintah. lebih banyak didominasi mereka tinggal pada desa terpencil atau terluar.

Nusa Tenggara Timur artinya provinsi dengan rasio elektrifikasi terendah. Sejumlah pembangkit berbasis energi bersih belakangan dibangun pada wilayah itu buat mengatasi ketiadaan listrik.

Baca juga: Polisi Selidiki Pelanggaran Prokes Sejumlah Anggota DPRD Malaka NTT

warga 2 pulau kecil di Labuan Bajo, Manggarai Barat, misalnya, tersambung listrik yg dipanen asal energi mentari sejak 2019.

Pertanyaannya, dapatkah tenaga higienis dan terbarukan sebagai solusi kunci pemerataan akses listrik buat setiap rakyat Indonesia?

Pulau Papagarang dan Pulau Messa berada pada gugus kepulauan Labuan Bajo, lokasi yang dipoles pemerintah sentra menjadi destinasi ‘super premium’.

Sepanjang malam sebelum tahun 2019, permukiman warga pada dua pulau ini nyaris selalu gelap gulita.

Genset diesel pada awal dekade 2000-an secara swadaya dipergunakan buat menyalakan lampu, setidaknya selama 5 jam setiap malam. akan tetapi hanya rumah tangga yang bisa membayar iuran harian yg tersambung listrik.

Baca jua: BMW Catat Peningkatan Penjualan global, mobil Listrik Mulai Tunjukkan yang akan terjadi

pada tahun-tahun sebelumnya, pulau para nelayan tradisional ini sama sekali tak mempunyai akses listrik.

“Dulu saat bulan gelap, kondisinya sangat mencekam. Gelap gulita mirip tak ada kehidupan. Kami tidak bisa beraktivitas sama sekali,” ujar Rosman, masyarakat Pulau Messa.

Rosman lahir tahun 1978. waktu beranjak remaja, dia melihat sejumlah tetangganya mulai memasang satu atau 2 lampu. Listriknya asal berasal rakyat yg mempunyai genset.

Setiap tempat tinggal yang ingin tersambung listrik, istilah beliau, mesti membayar iuran rutin sebesar Rp7.500. rumah Rosman ketika itu tetap gelap sepanjang malam. Orangtuanya tidak punya relatif uang.

“Hanya orang-orang eksklusif yang bisa bayar. Kebanyakan famili pada sini dulu tergolong tidak mampu,” ucapnya.

“Kalaupun ketika itu poly keluarga sanggup membayar, jumlah genset terbatas, tidak bisa mengaliri listrik ke seluruh tempat tinggal ,” kata Rosman.

Generasi yang lahir sehabis Rosman pula sempat mengalami kehidupan tanpa listrik. Salmiati jangan lupa pergulatannya memakai lampu minyak ketika belajar pada malam hari.

“Lampu itu membantu kami mengerjakan tugas, tapi umumnya mata kami sakit karena asapnya naik ke atas,” ungkapnya.

perempuan berumur 24 tahun yg sekarang berkuliah pada Makassar ini mengatakan, ketiadaan listrik pada Messa dulu memaksa dia serta mitra-kawannya mengarungi bahari buat menyeberang ke Labuan Bajo.

Urusan menyalin kitab pelajaran sampai mencetak tugas dengan mesin ketika itu tidak mungkin dilakukan pada pulau mereka.

akibat ketiadaan listrik sempat mengguncang Salmiati. beliau mengalami gegar budaya saat merantau melanjutkan sekolah. beliau tidak menguasai teknologi. Pengetahuannya pula minim karena sumber berita seperti televisi tidak mampu menyala di rumahnya.

“mengikuti keadaan dengan lingkungan baru itu tantangan terberat. saya sama sekali tak mengenal listrik tapi tiba-datang aku dihadapkan dengan komputer,” tuturnya.

Kehidupan asal generasi ke generasi dengan akses listrik sangat terbatas pada Pulau Messa berakhir Oktober 2019, saat pembangkit listrik energi surya (PLTS) diresmikan.

Dibangun dengan dana bantuan sejumlah perusahaan pelat merah, PLTS ini lalu dioperasikan PLN.

pada masa operasional pertama, mayoritas rumah dari lebih kurang 2000 penduduk di pulau ini disambung listrik berasal PLTS tadi.

Beberapa tempat tinggal yg waktu ini belum mendapat akses listrik artinya rumah baru, yang dibangun usai penyambungan instalasi, kata Yogi, kepala dusun di pulau ini.

PLTS di Pulau Messa tidak terhubung jaringan PLN alias off grid. artinya, PLTS ini menyimpan energi matahari ke pada baterai. energi itu bisa dipergunakan waktu panel mentari tidak berfungsi maksimal , entah sebab gangguan teknis atau sebab matahari tertutup awan.

setelah PLTS itu berdiri, listrik sempat menyala 24 jam di Messa. namun saat ini listrik tidak lagi mengalir sepanjang hari.

“PLTS ini sangat berdampak positif walau ketika ini tak beroperasi 24 jam. Menyala asal jam 8 pagi sampai 6 sore. mangkat sementara waktu, lalu hidup lagi sampai jam 10 malam,” kata Rosman.

“Memang tak menyala 100%, tapi saat siang rakyat mampu melakukan aktivitas seperti berjualan minuman dingin dan es batu. bisa jadi duit semua.

“Pertanyaan saya kenapa cuma menyala hingga jam 10 malam,” ujar Rosman.

PLTS komunal yang sama pula berdiri pada Pulau Papagarang, yang berjarak 45 bepergian bahari dari Messa.

PLTS pada Papagarang diresmikan Juli 2019. ketua Desa Papagarang, Basir, menyebut pembangkit ini pula mengakhiri ketergantungan kurang lebih seribu keluarga nelayan pada pulau ini pada genset diesel.

“Sebelum 2019, warga mengarah paket indihome pengurus untuk mendata dan mengumpulkan uang dari orang-orang yang mau berlangganan listrik berasal genset. akan tetapi waktu itu listrik hanya menyala dari jam 6 sore hingga 12 malam.

“sejak listrik mengalir 24 jam, warga yg mempunyai perjuangan pertukangan mampu menggunakan alat otomatis dan tinggal menyambungnya ke colokan.

“Sebagian warga jua mulai memulai perjuangan penjualan es batu. poly yg kini memiliki kulkas,” ujar Basir.

Es batu serta indera pendingin adalah komoditas vital di Papagarang dan Messa. secara umum dikuasai penduduk bekerja menjadi nelayan. Mereka perlu mengawetkan yang akan terjadi tangkapan sebelum menjualnya ke Labuan Bajo.

Sebelum PLTS beroperasi, para nelayan tak mempunyai alat pendingin. Pilihan mereka merupakan membeli es batu pada Labuan Bajo atau langsung menjualnya begitu balik melaut.

Nurdiana saat ini artinya satu dari beberapa penjual es batu di Papagarang. beliau membeli mesin pendingin tahun 2019 dengan mencicil selama 5 tahun.

“Dulu kegiatan aku hanya mencari kerang,” ungkapnya. Upaya menambah pendapatan keluarga itu pun dulu hanya bisa dilakukan Nurdiana ketika air bahari surut.

Tetangga Nurdiana, Abdul Aziz, jangan lupa betapa kehidupan orangtuanya begitu terpuruk waktu listrik belum masuk ke Papagarang. dia lahir tahun 1973 serta mencicipi masa-masa gelap gulita pulau tadi.

di masa itu, masyarakat Papagarang hanya dihadapkan di satu opsi buat mencari uang, yaitu mencari ikan di laut. Profesi itu pun, kata Abdul, hanya cukup buat membiayai makan sehari-hari.

“Jadi nelayan hanya buat bertahan hayati, bukan buat mencari kekayaan. Ikan dulu memang poly, tapi harganya buruk sekali,” ucapnya.

Baru beberapa tahun terakhir, Abdul mencoba peruntungan menjadi tukang kayu. saat bank terapung bersandar di Papagarang, dia meminjam uang buat membeli genset serta mesin penyerut kayu.

tetapi ketergantungan pada genset meminimalkan pendapatannya. Kala itu setiap hari setidaknya beliau wajib mengeluarkan Rp80 ribu untuk lima liter solar.

dengan jumlah uang yg sama, Abdul sekarang bisa memperoleh listrik untuk tiga pekan.

“sekarang, pekerjaan yg dulu baru selesai 5 hari, mampu saya tuntaskan dalam 2 hari.

Bagaimanapun, suplai listrik asal PLTS di Papagarang pula belum optimal. masalah teknis serta syarat cuaca, istilah Abdul, kerap membuat listrik mangkat selama beberapa jam.

Perubahan dan kemudahan yang dirasakan warga Papagarang serta Messa urung terjadi di setidaknya 500 ribu tempat tinggal tangga pada Indonesia.

nomor itu merujuk terminologi Badan pusat Statistik. menurut penjelasan mereka, satu rumah tangga bisa terdiri asal hanya satu orang, tanpa jumlah aporisma anggota famili.

tidak jelas berapa jumlah pasti warga negara Indonesia yg sampai sekarang tidak dapat mengkakses listrik.

Kementerian energi dan sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut mereka adalah orang-orang yg tinggal di kepulauan terpencil serta terluar, pada pada hutan dan di pegunungan.

dalam beberapa tahun terakhir, kementerian itu membentuk klaim bahwa jumlah tempat tinggal tangga yg teraliri listrik terus bertambah.

Meski begitu, hitung-hitungan tadi dikritik Tri Mumpuni, Direktur Institut bisnis dan Ekonomi Kerakyatan. forum non-profit ini giat membentuk pembangkit listrik asal tenaga higienis yang berbasis komunitas pada pelosok Indonesia.

“Setiap tahun rasio elektrifikasi meningkat akan tetapi tidak 24 jam dan masih berbasis tenaga kotor,” ujar Tri dalam sebuah diskusi daring, awal Juli kemudian.

Tri mengatakan, dilema ketiadaan listrik pada daerah terpencil mestinya disiasati dengan energi terbarukan dan bersih seperti mentari , angin, air sampai mikrohidro.

Bukan cuma memanfaatkan tenaga bersih itu, pemerintah, istilah beliau, seharusnya pula melibatkan warga setempat saat membentuk dan mengelola pembangkit komunal tersebut.

“Community based electrical power supply merupakan bagaimana menaikkan kemampuan rakyat agar mereka bisa mengoperasikan serta memahami memperbaikinya jikalau rusak. Jadi wajib tenaga higienis serta wajib praktis diakses masyarakat,” ungkapnya.

“Proyek energi listrik selama ini selalu proyek akbar dan sifatnya top-down sehingga tidak berkelanjutan.

“solusinya energi higienis serta berbasis warga sebab teknologi terbaik artinya yang mampu didekatkan menggunakan kemampuan rakyat. kalau pemerintah berbagi pembangkit lalu rusak dan mangkrak, repot,” istilah Tri.

berdasarkan Tri, pemberdayaan masyarakat pada proyek listrik komunal jua berpotensi akbar mendorong ekonomi warga lokal.

Walau proyek membentuk akses listrik higienis di daerah terpencil tak mendatangkan profit bagi PLN, Tri menyebut agenda ini vital dalam pemerataan pembangunan.

“energi terbarukan dan ekonomi hijau memiliki paradigmanya pembangunan yang bermitra dengan rakyat. Mereka diberdayakan supaya jurang antara si kaya dan si miskin bisa dipersempit,” istilah Tri.

“energi terbarukan itu alat terbaik untuk mengentaskan kemiskinan. tenaga kotor hanya mengurusi yang pembangkit yg besar -akbar saja, yg pada atas 1,5 megawatt.

“Proyek menengah [di atas 100 kilowatt dan di bawah 1,5 megawatt] diklaim tidak komersial. yang kecil tidak ada keuntungan bisnis sama sekali. Ini pembangunan yg berbasis investor dan poly pada Indonesia. Ini harus disetop,” ujarnya.

Kementerian ESDM menyebut tersisa 346 desa yang saat ini sama sekali belum tersentuh listrik di Indonesia. dari jumlah itu, 276 desa berada di Papua, sisanya pada Papua Barat.

nomor ini kacau sebab dalam data ESDM tahun 2020, hanya Bali yg rasio elektrifikasinya mencapai 100%. Persentase NTT, yang rasionya paling rendah secara nasional, ada pada angka 88%.

Terlepas berasal polemik data itu, Direktur pembinaan acara Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu, berkata bahwa penyediaan listrik di wilayah terpencil ke depannya akan berbasis energi higienis.

“tidak akan terdapat lagi proyek pembangkit diesel [PLTD],” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyebut PLN harus menggunakan penyertaan kapital negara (PMN) sebesar Rp5 triliun buat membentuk pembangkit listrik berenergi bersih.

Pemerintah setiap tahun memberi aturan kepada PLN untuk membiayai proyek listrik di daerah terpencil dan terluar.

Meski begitu, Kementerian ESDM di Mei kemudian masih mengizinkan PLN membangun PLTD di 97 lokasi pada Maluku serta Maluku Utara. Jisman Hutajulu berkata, keputusan itu mendesak diambil sebab sejumlah pertimbangan.

“Itu sudah terlanjur. di sana jaringan PLN telah ada, pembangkit terdapat, masyarakat menunggu-nunggu, dan PLTD sudah dipasang,” kata Jisman.

“sebab sudah mendesak, kami kasih izin dulu. Tahun depan kami hybrid [gabung dengan sumber energi lain], kami ganti menggunakan tenaga terbarukan,” pungkasnya.

Pembangkit berbasis diesel selama ini kerap dijadikan solusi oleh pemerintah untuk menyediakan listrik pada wilayah yg sulit diakses.

masyarakat Pulau Komodo di Labuan Bajo contohnya, lebih dulu memperoleh listrik ketimbang penduduk Papagarang serta Messa sejak PLTD dibangun pada sana.

keberadaan PLTD di pulau ini sempat memicu pro-kontra waktu seekor komodo terekam menyambangi lokasi pembangkit berenergi kotor itu di Oktober 2020.

Komunitas Save Komodo Now waktu itu menggugat kebijakan PLN serta Balai Taman Nasional Komodo menentukan pembangkit diesel, yang mereka sebut bakal berdampak jelek bagi rakyat lokal, udara, dan eksistensi komodo.

pada sejumlah riset ilmiah, akademisi menyimpulkan bahwa PLTD mencemari udara. Kebisingan yg didapatkan generatornya pun berpotensi akbar menggangu indera pendengaran rakyat di dekat lokasi pembangkit.

kesimpulan itu muncul pada riset Benyamin Limbong Tampang soal PLTD pada Bitung, Sulawesi Utara, yang diterbitkan di Jurnal Sains serta Teknologi Universitas Negeri Manado.

Jisman Hutajulu berkata, Kementerian ESDM bakal mengganti sumber tenaga PLTD di 5200 lokasi dengan yang bersih serta terbarukan. “Itu telah pasti,” katanya.

Dewan energi Nasional di 2017 mengeluarkan data yg mengungkap minimnya pemanfaatan tenaga bersih serta terbarukan sang pemerintah.

asal tujuh jenis tenaga bersih, yg paling poly digunakan artinya air, sebesar 6,4% berasal potensinya atau setara 4,8 gigawatt.

pada bawahnya, berturut-turut ialah bioenergi (lima,1%), geothermal (4,9%), mikrohidro (1%), matahari (0,04%), angin (0,01%), serta bahari (0,002%).

khusus buat potensi energi mentari , perhitungan Kementerian ESDM disangkal dunia Environmental Institute.

Organisasi yang bermarkas pada Beijing, China, itu menyebut energi mentari pada Indonesia bisa mencapai 3.000 bahkan 20 ribu gigawatt, bukan 207 gigawatt seperti yg dinyatakan pemerintah.

di tahun 2020, pemanfaatan tenaga matahari Indonesia ada pada angka 172 megawatt, kalah dibandingkan Singapura, negara yg luasnya tidak lebih besar dari Jabodetabek, yg mencapai 329 megawatt.

Data ini diambil dari riset International Renewable Energy Agency tahun 2021.

namun merujuk data yg sama, pemanfaatan banyak sekali tenaga higienis buat listrik di Indonesia masih tertinggal asal China, India, Jepang, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.

berasal banyak sekali riset yg sudah muncul, Direktur Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, konfiden tenaga higienis bisa menjadi solusi kunci ketersediaan listrik di pelosok Indonesia.

Pemanfaatan energi higienis pada proyek listrik ini disebutnya perlu segera dikebut sebab juga dapat berdampak positif di ekonomi warga .

“Listrik pada desa itu lebih penting daripada di kota. pada desa, listrik sahih-benar asal utama ekonomi produktif,” istilah Fabby.

“Jadi menyediakan listrik yg berkualitas serta menggunakan daya yang cukup pada desa memiliki nilai tambah akbar. Ini tidak ditinjau pada indikator rasio elektrifikasi pemerintah,” tuturnya.

dari 99,28% warga yang telah menerima akses listrik, hanya 97% pada antaranya yg artinya pelanggan PLN. Sisanya, kata Jisman Hutajulu, memperoleh listrik berasal genset maupun pembangkit listrik swadaya.

Jisman mengatakan, ketersediaan aturan memilih pemerataan ketersediaan listrik.

“PMN untuk PLN di program listrik desa hanya seupil. Padahal kami butuh 27 triliun buat untuk rasio elektrifikasi jadi 100%,” kata Jisman.

“Itu pun masih terdapat yang belum menyala 24 jam. Butuh Rp4 triliun buat buat listrik 24 jam.

“Jadi kalo terdapat Rp31 triliun sudah aku buat beres. akan tetapi jika hanya dikasih Rp5 triliun, kapan kelarnya?” istilah Jisman.

Bagaimanapun, walaupun setidaknya seratus ribu lebih keluarga belum mempunyai akses listrik, ketika ini ada kelebihan pasokan listrik PLN ketika ini hingga 30%.

di waktu yang sama PLN juga masih membentuk pembangkit listrik dari batu bara di Suralaya, Banten, yang berkapasitas 2000 megawatt.

Walau pemerintah bilang PLTU unit 9 serta 10 yang tengah dibangun ini krusial buat menjamin suplai listrik pada Jawa, proyek ini memicu persoalan lingkungan dan sosial.

[Penulis]

Tulisan-tulisan